susunan perangkat daerah. Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. susunan perangkat daerah

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah; c. Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah; dan 10. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan. Indonesia, Kabupaten Bintan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Karimun diubah. Bagian Ketiga Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 5 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka perlu dilakukan penyesuaian; c. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat 1. Peraturan Pemerintah (PP) No. Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : Sekretariat Daerah Kota Bontang merupakan Sekretariat Daerah. 9. Bidang. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. kepegawaian. 24. Perangkat Daerah dengan Tipe C mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil. Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, maka dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : a. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten bantul dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantul, menimbang : a. Struktur Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. Subjek : Perangkat Daerah Pembentukan Dan Susunan. ABSTRAK: a. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 15 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : a. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) diubah. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 2 Tahun 1993; UU Nomor 23. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Terdiri dari II pasal, yang mengatur tentang pasal perubahan dan pasal tambahan; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA). Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten perlu diubah; SALINAN . Sekretariat Daerah. ABSTRAK: Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Lihat. Halaman ini telah diakses 1423 kali. Sumber : LD 2016, NO 21, TLD NO. Materi pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman diubah; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021. Tipe Dokumen. Mencabut: a. 23 Tahun. ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang. ABSTRAK: Bahwa dalam rangka evaluasi kelembagaan berdasarkan hasil validasi ulang pemetaan urusan pemerintahan sesuai ketentuan dalam Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk penyelarasan kewenangan Pemerintah. SEKRETARIAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS, Menimbang : a. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten Sumedang. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. ABSTRAK: untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan kembali Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjar berdasarkan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Pemebentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan tersebut berisi tentang Perubahan Ketentuan Pasal 4 dan 6 serta penghapusan Pasal 12, 13, dan 16. perangkat Daerah; c. Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ABSTRAK: a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Lembaga Teknis Daerah. 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini. Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ABSTRAK: bahwa dalam rangka mendukung kinerja Pemerintahan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli, Jabatan Perangkat Daerah, Pengisisan Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. peraturan bupati sampang no. ABSTRAK: a. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18. Bidang. PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN. organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien; c. MENCABUT. Pasal 17 (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud. Bidang. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 18 Tahun 2016. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari prosesPerangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. b a hw a be rd a s a rk an pe rtim b a n g an seb a g ai m a n a d im a ks u d d al a m h u ruf a d an h u ruf b , p e rlu m e n e ta pk an. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka ketentuan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, perlu dilakukan penataan terhadap satuan kerja perangkat Aceh; c. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 14, angka 16, dan angka 18, diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 19, dan huruf e. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan. Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah. dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 04. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI MALUKU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR MALUKU, Menimbang : a. Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan huruf d dan huruf e Pasal 2. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas; b. Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. 12 Halaman; Tutup. UU No 28 Tahun 1999; 4. Peraturan ini mengatur perubahan ketentuan mengenai susunan Perangkat Daerah. ABSTRAK: a. Bab 6: Staf Ahli. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; PERDA Kab. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 9 Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam. penyesuaian dan penataan kembali perangkat daerah yang. Perangkat daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Daerah No. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tematik. PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 6. mohammad zyn kabupaten sampang. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang. pembentukan dan susunan perangkat daerah 4. T. 5. Sementara untuk anggotanya berjumlah 73 orang yang terdiri dari perwakilan setiap dinas atau organ perangkat daerah (OPD) DKI Jakarta. Judul. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan. PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan T. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA. Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, perlu menyusun organisasi perangkat daerah; b. Kriteria Perangkat Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 TentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2021. Tipelogi dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 3. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Bab. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D). Ketentuan Pasal 11 diubah: 6. Sekretariat Daerah adalah. 3. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupa ten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai . Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang berdasarkan kriteria dan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah, dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. Sekretariat Daerah Kabupaten Garut merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan P eraturan Bupati; d. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang; Mengingat : 1. Glosarium. TENTANG DATABASE PERATURAN. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023. PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021. . Peraturan yang diubah Peraturan Daerah No. Hubungan antara Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka. Bab 7: Kepegawaian. 1. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021. Belum Tersedia. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang. Subang No. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra. Margonda Raya No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan. TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Halaman ini telah diakses 3319 kali. ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. pembentukan-susunan-perangkat-daerah. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, penetapan. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 12 Tahun 2016 tentang. Peraturan Bupati tentang otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat. UMUM Penataan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematik, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas. Perangkat Daerah, perlu dilakukan pewadahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bentuk organisasi Perangkat Daerah; b. Disini, semua dijalankan oleh apa yang disebut perangkat daerah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72. No. Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan penataan perangkat daerah berupa pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan, dan Kecamatan dibedakan tipologi A, B, dan C sesuai. Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 14 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 72. dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas, perlu diubah dan disesuaikan; b. Gedung Balaikota Depok, Jl. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang ditangani; Sarana dan prasarana penunjang tugas; Baca juga: Peran Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah. Namun, tidak. E. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana,. 2016-10-28. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sejalan dengan prinsip penataan perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien; b. Catatan Status : Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Ruang. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. bahwa dalam rangka melaksanakan. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . T.